Sasaka.id, Lombok Utara – Ritel merupakan salah satu bagian pokok yang menunjang masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, sebagian besar muncul dari kebutuhan masyarakat umum yang membutuhkan tempat untuk menjual barang yang dihasilkan serta konsumen yang membutuhkan barang-barang tertentu untuk kehidupan sehari-hari, semakin berkembangnya jumlah populasi dan kepadatan penduduk di suatu wilayah, akan berdampak pada meningkatnya permintaan kebutuhan hidup masyarakat.
Hal ini berdampak pada demand masyarakat akan fasilitas yang mampu menyediakan kebutuhan hidup juga semakin tinggi, hal tersebut menjadi salah satu peluang yang dimanfaatkan bagi masyarakat atau pelaku bisnis untuk membangun dan mengembangkan Ritel.
Lain halnya di Kabupaten Lombok Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat, pembangunan Ritel Modern menui polemik Pro dan Kontra, media global hukum indonesia mencoba menelusuri polemik yang bergejolak dimasyarakat, (19/7/2021).
Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Lombok Utara dari Fraksi Gerindra Artadi, S.Sos., mengatakan, kalau saya terkait ada nya Ritel di Lombok Utara yang sekarang diperbincangkan orang-orang diluar sana pada intinya kalau di daerah-daerah maju Ritel Modern itu pasti ada, hanya saja ke khawatiran masyarakat sekarang itu membunuh pengusaha-pengusaha lokal, ujarnya.
Tapi pada intinya saya setuju selama produk-produk lokal ini masih bisa diakomodir oleh Ritel Modern kalau itu tidak berani oleh pihak Ritel maka saya tidak setuju, karena produk-produk lokal ini nanti mau dijual dimana.
Sekarang masalahnya produk-produk yang dijual oleh Ritel Modern apa iya hasil pertanian atau perodak lokal hasil masyaraakt Lombok Utara. Apabila itu tidak dilakukan saya tidak setuju Retil Modern itu di bangun di Lombok Utara.
Misalnya keripik, madu trigona dan lain-lainnya, karena masyarakat kita banyak produk lokal tetapi pemasarnya masih susah, apabila ada pihak yang mau mengambil produk-produk lokal sehingga hasil pertanian itu bisa dijual oleh masyarakat. Saya pikr masyarakat setuju karena hasil atau olahan produk mereka bisa dipasarkan degan gampang. Bisa saja di bangun Satu Kecamatan Satu Retil Modern, tutup Ketua Komisi III dari Fraksi Gerindra Artadi.
Tokoh Masyarakat Lombok Utara mantan Kepala Desa Sesait Tiga Priode pada Tahun 1979 sampai Tahun 2004 dan ketua mantan DPD II Golongan Karya Kabupaten Lombok Utara Dua Priode H. Djekat, S.Sos., mengatakan, dulu memang saat saya masih di DPRD Tahun 2018 itu memang pernah diwancanakan, waktu itu Bupati yang mempunyai kewenangan dan Pemda tidak setuju kalau ada Retil Modern, tapi kalau buat saya secara pribadi adanya Retil Modern di Lombok Utara tidak merugikan siapapun, apa yang kita khawatirkan pedagan tradisional kan lain tempat kalau Retil Modern ini 24 jam lebihnya tetapi kembali lagi kepada masyarakat banyak ini hanya pandangan saya saja, ujarnya.
Tidak ada jalan di pikiran saya Retil Modern merugikan rakyat kecil malah bisa menguntungkan menurut saya, dan menurut saya itu simple untuk mempermudah pelayanan masyarakat itu tidak masalah, tetapi harus ada alasan kenapa tidak setuju adanya Retil Modern dibangun dan sebagainya, kalau saya dari dulu setuju tetapi Pemerintah tidak mengusulkan adanya Retile Modern di Lombok Utara.
DPRD Lombok Utara Komisi III bidang ekonomi harusnya merekomendasikan kepada Pemerintah itu sah, nanti disosialisasikan kepada masyarakat kenapa tidak setuju dan sebagainya, tutup H. Djekat.
Direktur Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Lombok Utara Corruption Watch (LUCW) Adam Tarfiin, mengatakan, kami baik-baik jika Retil Modern di bangun di Lombok Utara asal itu dibatasi dan ditempatkan dizona-zona tertentu supaya tidak menggangu atifitas perekonomian masyarakat dalam kontek ekomoni menegah kebawah termasuk yang penting menurut kami pemerintah Daerah juga harus jelas membuat MoU yang jelas dengan pihak Retil dan dibatasi per-Kecamatan Satu Retil, ujarnya.
Saya pikir jika dijelaskan secara transparant dan hitung secara rinci dari sisi manfaatnya mungkin akan bisa diterima oleh masyarakat dan pengusah yang lain, dan untung rugi atau tidak menggangu atau tidaknya itulah pentingnya dibatasi.
Dan peran penting Pemerintah Daerah untuk menghitung menjaga atau mengevaluasi, mislanya kita berikan ijin untuk membangun Retil tahun ini tetapi kita evaluasi sesaui dengan MoU yang di sepakati bersama dan jika tahun depan atau sekian tahun kalau tidak mencapai target yang di tuangkan di MoU itu kita Stop, dan yang harus kita tekankan hitung-hitangannya dulu jika lebih besar manfaatnya bagi masyarakat dan desa kenapa tidak.
Inilah kenapa sejak awala saya katakana, kita juga membutuhkan edukasi pelayanan management yang bagus contoh Bumdes hampir semua desa digagas oleh Pemerintah Daerah tetapi semua tidak jalan ini ada yang salah, ada apa dengan Bumdes tidak jalan tentu ada yang salah disana ada SDM kita ke tidak seriusan, artinya kalau Bumdes kita jalan mereka juga tidak menginginkan adanya Retil Modern yang setiap saat bisa ready karena pada prinsipnya banyak masyarakat yang menolak dan yang menerima supaya tidak menjadi polemik kita harus duduk bersama, bisa dijelaskan kenapa harus ada dan kenpa tidak harus ada, harus ada komunikasi antara semua pihak jangan komunikasi dibawah meja antara orang orang tertentu.
Artinya ada produk di Daerah Lombok Utara bakal masuk apa tidak, kemudian berapa persen yang masuk ke Daerah, itu harus jelas hitungannya kalau memang besar untuk kemajuan Masyarakat dan Daerah kenapa tidak, tandasnya.
Dan harus jelas hitunganya karena melibatkan semua pihak seperti Tokoh Masyarakat, Pemuda, DPRD, dan Pengusaha, terus berapa feedback-nya untuk masyarakat termasuk produk kita, bisa saja kita buat MoU boleh ada ijin Retil Modern ini tetapi produk kami harus masuk.
Lanjut Adam Tarfiin, dan hitunganya harus Clear dan Fair karena melibatkan masyarakat Lombok Utara, semua harus dijelaskan ke masyarakat dan pengusaha yang lain. Bagaimanapun juga kita membutuhkan contoh system pelayanan yang bagus bukan berarti toko-toko di Lombok Utara ini pelayanan tidak bagus, tetapi harus ada edukasi yang baik untuk masyarakat termasuk kita membutuhkan pelayanan yang siap setiap saat (24jam), tutup Adam Tarfiin.
Hal senada diungkapkan Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Kasta Lombok Utara Romi, mengatakan, pendapat saya dari kelembagaan tidak masalah Retil Modern di bangun di Lombok Utara, tetapi perlu diatur atau ditentukan dititik mana saja harus ditempatkan Retil itu di bangunan, apalagi kita lihat kemajuan daerah terlebih lagi ada wacana di pusuk itu akan ada pelebaran jalan salah satu tujuan pelebaran jalan itu adalah untuk mempermudah ekonomi masayarakat juga, salah satu dampaknya itu tidak akan menutup kemungkinan akan ada Retil Modern di Lombok Utara, ujarnya.
Tetapi yang kami harapkan Pemerintah setempat berperan aktif mengatur tehnik terkait tempat-tempat dan lokasi yang akan dibukanya Retil Modern ini, misalnya dimasing-masing Kecematan Satu Retil Modern jadi di Kabupaten Lombok Utara ini ada Lima Kecamatan berarti harus ada Lima Retil Modern yang dibangun. Intinya kami setuju adanya Retil Modern di bangun di Lombok Utara dengan catatan-catatan, tegasnya.
Adanya Retil Modern ini kita berharap masyarakat setempat selaku pelaku pengusaha mampu atau mempunyai cara berpikir berbeda istilahnya bisa bersaing karena mungkin dengan adanya Retil Modern ini pedagang-pedangan yang lain juga setidaknya bisa meningkatkan peyanan yang baik dan maslaah harga saya kira sama saja jika ada perbedaan mungkin hanya sedikit tidak terlalu signifikan, dan kita juga lihat dari jam bukanya kalau Reatil Modern ini bisa buka sampai 24 jam, sementara pedagang-pedagan disini jam 9 sudah tutup, di Lombok Utara ini jam 10 malam kalau mecari makan sudah kelaparan semua warung atau toko sudah tutup, terangnya.
Lanjut Romi, dengan adanya Retil Modern ini jadi kita tidak terlau susah untuk mencari kebutuhan jika sudah larut malam itu salah satu nilai lebihnya, tutup Romi.
Salah satu pengusaha Hotel dan Restoran Rudy Trackker, mengakatakan, adanya Retil Modern dibangun di Lombok Utara secara kemajuan itu harus kita imbangi, artinya kalau tidak ada competitor kita itu akan tetap monoton tidak ada daya saing jika ada daya saing otomatis yang lokal juga ikut mengimbangi istilahnya ini kan menjadi monifator, tandasnya.
Lanjut Rudy Trackker, ini secara pribadi saya setuju adanya Retil Modern dibangun di Lombok Utara khususnya di Kecamatan Bayan, dari sekian pertanyaan tamu domestik dan mancanegara kita selalu ditanyakan ada Retil Modern tidak disana karena mereka tahu apa barang yang mereka mau beli di Retil tersebut.
Jika dari bandara tamu yang mau ke Senaru, Kecamatan Bayan tidak repot-repot lagi belanja di Mataram karena mereka berpikir disana ada Retail Modren yang buka 24 jam, saya berbicara dari kepentingan tamu saya bukan beraarti saya ingin membunuh perekonomian warga, tutup Pengusaha Hotel dan Restoran Rudy Trackker.
Lain hal nya dengan Anggota Komisi I dari Fraksi PDIP I Made Kariyasa, mengatakan, saya tidak setuju adanya Retil Modern dibangun di Lombok Utara lebih baik mengembangkan pengusaha-pengusaha lokal di Lombok Utara, ucapnya.
Mungkin nanti diarahkan bagi pengusaha atau pedagang di Lombok Utara agar bisa buka 24 jam, dan kalau menurut saya banyak juga yang pro dan kontra dan banyak juga yang menyuarakan kepada kita untuk tidak menyetujui Retil Modern dibangun di Lombok Utara, tutup I Made Kariyasa
Senada dengan Anggota Komisi I dari Fraksi Golongan Karya Raden Nyakradi, SPd., mengakatakan, prinsipnya kalau secara aturan saya kira sudah ada regulasinya dan saya kira harus ada pertimbangan yang lain di Kabupaten Lombok Utara ini terutama bagaimana mensejahterakan ekonomi masyarakat lokal bukan membangun Retil Modern, tandasnya
Pada zaman Pemerintahan dulu itu tidak mengijinkan adanya Retil Modern dibangun di Lombok Utara termasuk sekarang, karena dari beberapa informasi dan masukan ketika Retail Modern masuk bisa mematikan 12 usaha yang lain disekitar lokasi.
Kalau kita rincian barang misalnya rokok ketika orang masuk ke Retil Modern bukan beli rokok saja tetapi kebutuhan sehari hari baik segi kualitas barang banyak yang disediakan atau lengkap, dalam artian uang itu tidak berputar ditengah masyarakat hanya dinikmati oleh Retil Modern itu saja.
Jika dikatakan menyerap banyak tenaga kerja, itu hanya beberapa orang saja dan kalau berbicara pajak itu pusat bukan daerah, ucapnya.
Intinya saya tidak setuju adanya Retil Modern dibangun di Lombok Utara dalam artian untuk saat ini, tidak tahu kalau beberapa Tahun mendatang karena kita melihat kondisi Lombok Utara saat ini, tutup Raden Nyakradi, SPd. (ms)