Sasaka.id, Lombok Utara – Pemerintah Kabupaten Lombok Utara mendistribusikan bantuan sosial (bansos) dari Kementrian Sosial (Kemensos) RI bagi masyarakat terdampak pandemi Vovid-19. Bantuan berupa Beras PPKM didisitribusikan bagi warga kurang mampu di Lima Kecamatan yang ada di Kabupaten Lombok Utara.
Namun. Bantuan PPKM beras 10kg menuai polemik dari warga dan Ketua Asosiasi Kepala Desa (AKAD) Lombok Utara. Pasalnya, yang menerima bantuan dari Kemensos itu masyarakat yang sudah mendapatkan bantuan seperti PKH dan BST di Kabupaten Lombok Utara, (2/8/2021).
Saat ditemui media diruangannya Ketua AKAD Lombok Utara Budiawan, SH., Mengatakan, kami sederhana saja dari desa memang betul ini program dari pusat berarti mereka juga memegang data terkait data BST dan PKH tetapi paling tidak langkah koordinasi tentang bagaimna realita dibawah terhadap masa PPKM ini semua warga terdampak, harapan kami yang sudah mendapatkan program PKH dan BST biarkan saja jangan di berikan lagi, ujarnya.
Tentang bagaimana realita dibawah semasa PPKM ini ada program dari pusat beras 10 kg untuk yang berdampak, kira-kira mana yang layak berikan, ini asumsi dan masukan atau persepsi kami dari masyarakat.
Seandainya data penerima beras PPKM diberikan pada desa karena masih kita pegang data penerima JPS Provinsi dan JPS Kabupaten itu rencana yang akan kami sisir sebenarnya seandainya ada langkah koordinasi itu yang kami akan usulkan, misalnya ada quota desa kami sekian desa ini sekian desa itu mana datanya itu yang sebenarnya yang kami harapkan sehingga warga yang bnar-benar mendapatkan bantuan tetapi tidak mendapatkan bantuan, tandasnya
Dengan program beras PPKM ini yang kami harapkan untuk kami interpensi mereka kembali dikatakan yang tidak singkron itu dobel bantuan sudah mendapatkan bantuan di kembali mendapatkan bantuan 10kg. Bagaimana dengan yang lain katanya dari Kabupaten ada Anggaran 1 Milyar diperuntukan bagi yang miskin tetapikan ini PPKM semua kena dampaknya.
Di satu sisi orang lain mendapatkan bantuan dan yang sisi lainya hanya menonton, itulah keluhanya dan namanya warga pasti menanyakan itu. Ini baru tahap pertama dibagikan beras PPKM mungkin nanti ada dibagikan dibulan-bulan berikutnya dan dari moment ini kami wajib menyampaikan mengaspirasikan masyarakat kepada pemerintah Kabupaten, Provinsi agar bisa disuarakan kepada pemerintahan pusat mumpung ini baru dibulan-bulan pertama atau tahap awal dan agar bulan-bulan berikutnya bisa dirubah pola seperti ini kami sangat berharap bisa dilakukan, tutup Ketua AKAD Lombok Utara Budiawan, SH.
Saat dihubungi media melalui telpon cellular Kepala Dinas Sosial Dan P3A Kabupaten Lombok Utara Drs. Faisol Mangku Alam, MSi., menjelaskan, Pemerintah Kabupaten Lombok Utara telah menerima beras PPKM dari Kemensos RI untuk warga terdampak Covid-19 dan sudah didistribusikan. Bantuan beras PPKM ini didistribusikan untuk warga penerima PKH dan BST di Kabupaten Lombok Utara. Nantinya, setiap Keluarga Penerima Manfaat (KPM) akan menerima 10 kg beras.
Ini program Nasional dan ini arahan Kemensos RI dan juga selain itu BNBA nya sudah dikirim langgsung dari pusat.
Kami ini diprioritaskan untuk orang miskin dan untuk yang belum dapat nanti ada anggran dari APBD dan itu baru direncanakan Insya Allah kalau disetujui dan itu tidak besar cuman sama bentuknya beras 10 kg, ujarnya.
Sudah disampaikan oleh pak Bupati Lombok Utara kemarin untuk menganggarakan itu dan anggaranya itu sekitar 1 Milyaran untuk 8000 KPM kurang lebih, ini untuk orang miskin yang belum mendapatkan bantuan dari pusat akan dibantun oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Utara seperti kemarin JPS, tutup Kepala Dinas Sosial Dan P3A Kabupaten Lombok Utara, (ms)