Sasaka.id, Malaka- sebanyak 43 Sekertaris Desa (Sekdes) Se-Lombok Utara mengikuti Bimbingan Tekni (Bimtek) peningkatan kapasitas pembangunan dan peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup atau Sustainable Development Goals (SDGs), Kamis (27/10/2022).
Kegiatan bimtek dibuka oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Anding Dwi Cahyadi, didampingi Kepala Dinas DP2KBPMD, Camat Pemenang dan Pengurus Asosiasi Kepala Desa (Akad) Budiawan. Kegiayan akan dilaksanakan selama empat hari di salah satu hotel di Kabupaten Lombok Utara.
Dalam sambutannya Sekda Lombok Utara Anding, mengungkapkan saat ini Pemda fokus dalam memetakan tiga item yang saat ini dihadapi yaitu, penanganan kemiskinan, Stunting dan laju inflasi. Dalam target Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) capaian penurunan angka kemiskinan berkisar pada level 2 persen setiap tahunnya. Namun, menurut Anding, hal tersebut belum dapat dicapai lantaran target yang diharapkan justru sebaliknya mengalami peningkatan dua digit yaitu 27,04 persen pada tahun 2021.
Dampak pandemi Covid-19 yang meluluh lantakkan sektor ekonomi bidang pariwisata dengan angka lavel pengangguran tertinggi dalam kurun waktu 12 tahun terakhir ini.
Angka kemiskinan kita meningkat 27,04 persen jika disetarakan mencapai 23 ribu jiwa dari total kurang lebih 200- an ribu jumlah penduduk Lombok Utara pada tahun yang sama, jelasnya.
Selain itu angka Stunting turut mengikuti. Pasalnya, dalam teorinya kemiskinan linier dengan Stunting. Dijelaskan Anding angka Stunting sendiri dalam data Pemerintah saat ini telah mencapai angka 33 ribu jiwa, dua persoalan tersebut menurut Anding menjadi fokus pemerintah saat ini disesuaikan dengan gaung besar menteri aparatur negara dan reformasi birokrasi (Men-PANRB) yang bertumpu pada tiga segmen yaitu Kemiskinan, Investasi dan Digitalisasi.
Kita Pemda sendiri saat ini telah menyiapkan langkah untuk mengintervensi tiga item tersebut dengan pola pendekatan berbasis Data. (-red) dengan memetakan wilayah masing-masing baik Pemprop, Pemda dan Pemdes agar tidak tumpang tindih agar generasi kita siap menyambut masa depan yang gemilang, terangnya.
Dikatakannya, selama ini penanganan tersebut pelaksanaanya terkesan parsial, pendekatan pola berbasis data itu nanti untuk menentukan wilayah intervensi masing-masing. Nantinya basis data yang digunakan merupakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) merupakan data resmi Kementerian Sosial.
Lebih jauh dijelaskan mantan Asisten tiga itu menyatakan, dalam waktu dekat pihaknya akan mengumpulkan OPD yang terkait guna menggelar apat Koordinasi (Rakor) dalam hal penurunan kemiskinan dan Stunting termasuk menghadirkan Pemdes dan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas).
Kita akan kumpulkan OPD terkait termasuk Pemdes dan (Baznas). Karena ditemukan juga masayarakat miskin tidak tercover dalam data kemiskinan dan di intervensi mereka, urainya
Disisi lain maksimalisasi capaian pendapatan daerah (PAD) pada sektor penarikan retribusi dibidang jasa transportasi laut sebagai penopang pariwisata optimis meningkat hingga Rp. 400 juta namun kembali menurun setelah adanya beberapa hal, salah satunya keributan yang viral dimedia sosial namun kembali membaik setelah diambil kebijakan uji coba beberapa mingguan yang lalu
Sempat mengalami peningkatan hingga Rp 400 juta, capain itu kembali menurun karena beberapa hal tapi kembali pulih. Alhamdulillah dengan strategi komunikasi yang baik dengan pelaku usaha pariwisata kita optimis dapat tercapai, paparnya.
Saat ini kebijakan yang kita ambil Pemda membuat bargeningnya dengan menitik kumpulkan angkutan wisatawan di dermaga Bangsal. (-red) kebijakan tersebut memberikan efek bagi hidupnya pedagang kecil perputaran uang dapat bertambah, ucapnya.
Dikesempatan yang sama Ketua Asosiasi Kepala Desa (Akad) Budiawan, SH., dalam sambutannya menyatakan kegiatan bimtek tersebut merupakan tindak lanjut dari hasil kunjungan ke Kementerian Desa (Kemendes) di Jakarta beberapa bulan lalu ditemani langsung Bupati Djohan Sjamsu.
Terimakasih kasih atas restu Bupati, kami dapat melaksanakan kembali Bimtek saat ini, katanya
Dikatakan Budiawan, bimtek sejatinya merupakan kegiatan rutinitas tahunan Pemdes, dalam setahun seperti biasanya Pemdes menyediakan 4 kali anggaran guna kegiatan bimtek seperti bimtek Kades, BPD, Kepala Dusun dan perangkat desa. Sementara itu kolerasi penyelenggaraan bimtek kali ini tidak hanya bersifat formal namun, setidaknya dapat memantik untuk menggali serta mensinergikan kewenangan sekertaris desa (Sekdes) sebagai penanggung jawab atas kewenanganya yang bersifat administratif.
Urgensi kegiatan ini sebagai tindak lanjut dari audiensi dengan Kemendes, akhir- akhir ini kita akui memang menjadi sorotan oleh lembaga civilcotey dalam pengelolaan dana desa ini hal baik untuk kita apresiasi guna kita perbaiki sistem administrasi dan pelaporan keuangan desa” jelasnya
Mengungkap kegiatan lainnya, Budiawan menjelaskan, dari exspose yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan Pemerintah (BPKP) tentang pengelolaan dan pelaporan keuangan desa yang turut dihadiri Pusdatin Kemendes beberapa bulan lalu, merokemendasikan penyelenggaraan difokuskan pada peningkatan peningkatan pemahaman SDGS sebagai bahan yang yang bisa ditonjolkan ketika kunjungan Kemendes November mendatang.
Jadi SDGs ini hasil diskusi pertemuan kami dengan pihak kementerian yang dihadiri Pusdatin Kemendes, karena akan ada kunjungan dibulan November maka kemampuan SDGS ini nanti yang disuguhkan sebagai keidentikan pemahaman dari desa yang lain di luar Kabupaten Lombok Utara, terangnya
Diutarakan Budiawan, penilaian Kemendes, 43 desa di Kabupaten Lombok Utara tidak ada menyandang desa miskin. Namun, merupakan desa berkembang, maju dan mandiri serta mendapatkan apresiasi karena telah selesai dan mengahsilkan Peraturan Desa (Perdes) tentang kewenangan lokal dan hak asal usul desa.
SDGs sendiri merupakan cara baca hasil SDGs untuk disingkron dengan rencana pembangunan berkelanjutan di Desa, mulai dari Dokumen RPJMDES dan RKPDES.
Inilah yang menjadi pokok dari substansi materi Bimtek yang saat ini kita adakan, menurut Pusdatin inilah yang bisa ditunjukkan ketika kunjungan menteri di bulan November mendatang.
Karena menyangkut pelaporan keuangan, anggaran bimtek Kades, Sekdes, BPBD dan perangkat desa memiliki anggaran yang sama. (-red) seluruh dokumen pelaporan nanti dapat diselesaikan secara maksimal, imbuhnya
Menurutnya pentingnya kegiatan tersebut dapat diikuti secara aktif oleh setiap peserta (Sekdes), selebihnya faktor lainnya adalah harmonisasi dijajaran internal Pemdes sendiri.
Biasanya friksi atau perbedaan tersebut muncul dari ketidak sepahaman dilevel jajaran internal, kami meminta kepada rekan- rekan untuk memperhatikan hubungan yang sifatnya lebih kedalam untuk menghasilkan kebersamaan dan kehangatan antar sesama, tandasnya. (ms)