Sasaka.id, Tanjung – Bupati Lombok Utara, Dr. H. Najmul Akhyar, S.H., M.H., menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Lombok Utara dengan agenda penyampaian laporan Panitia Khusus (Pansus) terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun Anggaran 2025. Kegiatan tersebut berlangsung di ruang sidang DPRD Kabupaten Lombok Utara. (28/04/2026).
Rapat paripurna dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Lombok Utara Agus Jasmani, S.I.P serta para Anggota DPRD, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), para Asisten Setda, Staf Ahli Bupati, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), pimpinan instansi vertikal, serta undangan lainnya.
Dalam rapat tersebut, laporan Panitia Khusus (Pansus) disampaikan oleh juru bicara Pansus, Zakaria Abdillah, S.Hi. Penyampaian laporan ini merupakan hasil pembahasan mendalam DPRD terhadap dokumen LKPJ Bupati Tahun Anggaran 2025 yang telah melalui serangkaian proses evaluasi.
Zakaria Abdillah menguraikan bahwa secara umum capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Lombok Utara tahun 2025 menunjukkan tren yang cukup positif, terutama pada beberapa indikator pembangunan daerah. Namun demikian, Pansus juga mencatat adanya sejumlah aspek yang masih perlu mendapat perhatian serius untuk ditingkatkan ke depan.
Dari sisi pendapatan daerah, Pansus menilai adanya peningkatan yang cukup signifikan, yang didorong oleh optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta dukungan dana transfer dari pemerintah pusat. Hal ini dinilai menjadi modal penting dalam memperkuat kapasitas fiskal daerah.
Sementara itu, pada sektor belanja daerah, Pansus memberikan perhatian khusus terhadap efektivitas penggunaan anggaran agar lebih tepat sasaran dan memberikan dampak langsung kepada masyarakat. Termasuk di dalamnya belanja pegawai, khususnya terkait penetapan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN), baik Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K), yang perlu disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah tanpa mengabaikan kesejahteraan pegawai.
Selain itu, Pansus juga menyampaikan sejumlah rekomendasi strategis sebagai bahan perbaikan bagi pemerintah daerah, di antaranya peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan sektor prioritas seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, serta perlunya inovasi dalam menggali potensi daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (IKP/ms)