Sasaka.id, Tanjung – Bupati Lombok Utara Dr. H. Najmul Akhyar, S.H., M.H., resmi menandatangani Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027 bersama DPRD Kabupaten Lombok Utara, Penandatanganan ini menjadi tonggak awal dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2027 bertempat di Ruang Sidang DPRD KLU (14\/8).Rapat yang dipimpin Ketua DPRD Agus Jasmani, S.IP., didampingi Wakil Ketua I Hakamah,Wakil Ketiua II I Made Karyasa.,MM dan dihadiri oleh perwakilan Anggota Forkopimda, Sekretaris Daerah Sahabuddin, S.Sos., M.Si., serta seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah, serta undangan lainya.<\/p>\n\n\n\n
Dalam laporan Badan Anggaran (Banggar) DPRD yang dibacakan Zakaria Abdillah, S.Hi., ditetapkan lima arah kebijakan ekonomi daerah untuk tahun 2027, yakni Pengetasan kemiskinan dan ketertinggalan secara terpadu, Akselerasi hilirisasi sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan, Pengembangan pariwisata yang inklusif, berkualitas, dan berkelanjutan, Peningkatan iklim investasi dan daya saing daerah, Penguatan ekonomi desa dan pemberdayaan UMKM.<\/p>\n\n\n\n
Kebijakan keuangan daerah pun diarahkan pada peningkatan pendapatan dan kapasitas fiskal, belanja yang efektif-efisien berorientasi hasil, serta pengelolaan pembiayaan yang prudent dan berkelanjutan.<\/p>\n\n\n\n
Banggar dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menyepakati sejumlah prioritas strategis, di bidang perumahan, pemerintah akan memprioritaskan penanganan 509 unit rumah korban gempa yang terverifikasi dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) melalui program Rumah Layak Huni secara bertahap.<\/p>\n\n\n\n
“Selain itu, penyelesaian persoalan sampah menjadi isu mendesak, khususnya tumpukan sampah di Gili Trawangan yang membutuhkan langkah strategis dan cepat,”katanya.<\/p>\n\n\n\n
Dari sisi pendapatan, target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun Anggaran 2027 dinaikkan sebesar Rp25 miliar, dari asumsi awal Rp370 miliar lebih menjadi Rp395 miliar lebih.<\/p>\n\n\n\n
“Akibatnya, total pendapatan daerah diproyeksikan mencapai Rp1,340 triliun lebih, dengan dana transfer ditargetkan sekitar Rp945 miliar lebih,”katanya.<\/p>\n\n\n\n
Peningkatan PAD ini berdampak langsung pada alokasi belanja, tambahan 25 miliar tersebut disepakati dialokasikan khusus untuk belanja modal jalan, Sehingga, porsi belanja modal meningkat signifikan dari sebelumnya Rp131 miliar menjadi Rp156 miliar lebih.<\/p>\n\n\n\n
“Rincian komponen belanja modal lainnya seperti tanah, gedung, jaringan, dan irigasi akan dibahas lebih lanjut dalam tahapan RAPBD,”jelasnya.<\/p>\n\n\n\n
Berdasarkan kesepakatan Banggar dan TAPD, rancangan KUA-PPAS APBD 2027 menetapkan postur dengan Total Pendapatan Daerah sebanyak 1.340.921.042.427,11 dengan Total Belanja Daerah, 1.335.171.042.427,11, Pengeluaran Pembiayaan, 5.750.000.000,00<\/p>\n\n\n\n
“Hasil pembahasan KUA-PPAS ini menjadi acuan penyusunan nota kesepakatan menuju penetapan APBD 2027,” katanya.<\/p>\n\n\n\n
Penandatanganan nota kesepakatan ini menandai dimulainya tahapan finalisasi RAPBD 2027, yang diharapkan dapat memperkuat kapasitas fiskal daerah sekaligus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Lombok Utara.<\/p>\n\n\n\n
Dalam keterangannya usai penandatanganan, Bupati Najmul menjelaskan bahwa kesepakatan ini merupakan wujud harmonisasi antara eksekutif dan legislatif dalam merumuskan kebijakan fiskal daerah.<\/p>\n\n\n\n
Fokus utama pembahasan adalah pemenuhan aspirasi masyarakat yang disesuaikan dengan kapasitas keuangan daerah.<\/p>\n\n\n\n
“Kami membicarakan mana saja aspirasi masyarakat yang dapat dipenuhi pada tahun 2027 nanti, tidak semua bisa kita layani sekaligus, sehingga DPRD dan eksekutif bersepakat menentukan prioritas yang masuk ke dalam KUA dan PPAS sebagai plafon sementara anggaran,” ujar Bupati Najmul.<\/p>\n\n\n\n
Menanggapi pertanyaan mengenai konsep penganggaran ke depan, Bupati Najmul menegaskan bahwa pendekatan yang digunakan bersifat selektif dan bertahap, setiap usulan program atau kegiatan disaring berdasarkan dua parameter utama: tingkat urgensi aspirasi masyarakat dan kemampuan fiskal APBD.<\/p>\n\n\n\n
“Kita runut satu per satu berdasarkan aspirasi dan kemampuan APBD, mana yang dibutuhkan pada tahun 2027, itulah yang akan diprioritaskan,” jelasnya.<\/p>\n\n\n\n
Strategi bertahap ini dinilai penting untuk menjaga kesehatan fiskal daerah sekaligus memastikan bahwa setiap rupiah anggaran yang dikeluarkan benar-benar memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.<\/p>\n\n\n\n
Dengan demikian, RAPBD 2027 diharapkan tidak hanya sekadar dokumen administratif, melainkan cerminan dari komitmen pemerintah daerah dalam menjawab kebutuhan riil warga Lombok Utara secara bijak dan berkelanjutan.<\/p>\n\n\n\n
Penandatanganan KUA-PPAS ini juga menandai dimulainya tahapan teknis penyusunan RAPBD 2027, yang selanjutnya akan dibahas lebih mendalam antara Pemerintah Daerah dan DPRD.(sha\/dokpim\/ms)<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Sasaka.id, Tanjung – Bupati Lombok Utara Dr. H. Najmul Akhyar, S.H., M.H., resmi menandatangani Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027 bersama DPRD Kabupaten Lombok Utara, Penandatanganan ini menjadi tonggak awal dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2027 bertempat di Ruang Sidang DPRD KLU …<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":4797,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[41],"tags":[],"yoast_head":"\n