Akhirnya Penantian Panjang Masyarakat Lombok Utara Blokir Dana RTG Dibuka BNPB

Sasaka.id, Lombok Utara – Kabar gembira untuk masyarakat Kabupaten Lombok Utara sekaligus menjadi kado akhir Tahun bagi sekitar 14 ribu masyarakat yang belum menerima bantuan pembangunan Rumah Tahan Gempa (RTG). Pasalnya, dana RTG yang selama Dua Tahun diblokir oleh Pemerintah Pusat sebesar Rp 117 Miliar sudah dibuka kembali. Tidak hanya dana yang terblokir melainkan anggaran dana susulan sebesar Rp 124 Miliar berhasil dijemput Tim Percepatan Pembangunan RTG yang dikomandoi oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Lombok Utara. B.99/BNPB/SU/PD.02.04/12/2021.
Informasi ini adalah kado akhir Tahun Pemda untuk masyarakat Lombok Utara. Dana RTG selama ini kita tunggu-tunggu akhirnya dibuka blokirnya oleh BNPB, ujar Bupati Lombok Utara H. Djohan Sjamsu, SH. dihadapan puluhan media, (30/12/2021).
Ditemani Wakil Bupati Danny Karter Febrianto Ridawan, ST., M.Eng., dan Kepala Pelaksana BPBD Lombok Utara M. Zaldy Rahardian, ST., Bupati mengaku sangat bersyukur karena selama Satu Tahun lebih proses verifikasi dan validasi yang dilakukan Tim, akhirnya BNPB sudah menerima semua persyaratan yang diajukan BPBD Lombok Utara.
Saya berharap di Tahun 2022 nanti setelah pencairan dana RTG ini mulai dilakukan dapat membantu perekonomian masyarakat di Lombok Utara. Karena jumlah anggarannya mencapai Rp 241 Miliar, jumlah uang yang cukup besar jika peredarannya di Lombok Utara, tandasnya.
Sementara itu, Wakil Bupati menyampaikan, bahwa penantian panjang tahap akhir di pembangunan RTG berbuah hasil. Ibarat kado indah diakhir di penghujung Tahun 2021.
Pembukaan blokir sisa Rp 117 Miliar sudah dibuka dan ada dana tahap susulan Rp 124 Miliar juga. Berkat kerja keras bersama semua persyratan yang dibutuhkan BNPB sebagai syarat dibukanya blokir telah kita penuhi semua sehingga BNPB membuka blokiran, terangnya.
Menurutnya, kerja keras sudah bebuah hasil karena permintaan laporan itu dari nol. Semua unsur terlibat baik itu TNI Polri didalamnya sehingga hasilnya terbukti. Kerja keras kompak seluruhnya
Dari awal data yang di kirim ke Pusat penuh keraguan, dan itu berhasil dibuktikan dengan mengajak semua pihak mengawal proses verifikasi mengawal ketepatan sasaran.
Pada SK susulan ada 3 ribuan penerima manfaat yang ditemukan tidak tepat sasaran. Tahap 1 sampai sisa SK susulan akan segera berproses. Berharap perputaran uang RTG ini bisa membantu jalannya perekonomian kita di Lombok utara, paparnya.
Seanjutnya, Kalak BPBD Lombok Utara menegaskan setelah proses blokir selesai pihaknya ingin pengaturan pokmas yang optimal dengan mengatur jumlahnya. Itu dilakukan supaya meminimalisir proses tidak membutuhkan waktu lama.
Per pokmas kita ingin nanti beranggotakan 20 untuk Rusak Berat (RR), Rusak Sedang (RS) maksimal 50 anggota dan Rusak Ringan (RR) maksimal 100 anggota, jelasnya.
Dan yang terpenting adalah pihak BPBD tidak ikut campur setiap ada perselisihan dibawah seperti aplikator karena kita ingin proses cepat, tutupnya. (ms)