Komisi Informasi Provinsi NTB Gelar Sosialisasi dan Bimtek Keterbukaan Informasi di Kantor Diskominfo Lombok Utara
Sasaka.id, Lombok Utara – Wakil Ketua Komisi Informasi (KI) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Asraruddin, S.A.P., didampingi Komisioner ASE KI Provinsi NTB, Sansuri, S.Pt., M.M., melakukan sosialisasi sekaligus bimbingan teknis (bimtek) monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik serta penguatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Desa Tahun 2025. Kegiatan ini berlangsung di Aula Diskominfo Lombok Utara, 22 Juli 2025.
Acara tersebut dihadiri oleh Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Lombok Utara, Hairul Anwar, S.Kom., Kabid PIKP Novia Trisnawati, S.Sos., Pranata Humas Ahli Muda, Sulfatah, S.Kom., serta para operator Desa dari Jenggala dan Selelos.
Dalam sambutannya, Asraruddin memberikan apresiasi terhadap capaian Kabupaten Lombok Utara yang pada tahun 2024 berhasil meraih peringkat kelima sebagai Kabupaten Informatif di NTB.
Ini menandakan Lombok Utara tidak hanya berjalan, tetapi sudah mulai berlari dalam praktik keterbukaan informasi sesuai amanah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Ini adalah langkah maju yang patut diapresiasi, ungkap Asraruddin.
Lebih lanjut, provinsi NTB berhasil meraih peringkat pertama nasional dalam keterbukaan informasi pada tahun 2004, hingga kini terus konsisten mencetak Desa-desa terbaik dalam hal keterbukaan informasi publik.
Tiga tahun berturut-turut NTB menorehkan prestasi di tingkat nasional lewat Desa-desa terbaiknya. Harapan kami, tahun ini Kabupaten Lombok Utara bisa menjadi wakil NTB dan menjadi role model nasional dalam pengelolaan informasi publik di tingkat Desa, imbuhnya.
Asraruddin menegaskan bahwa pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk mempertahankan prestasi tersebut. Keterbukaan informasi publik tidak bisa dijaga oleh Komisi Informasi semata, tetapi perlu dukungan aktif dari pemerintah Kabupaten hingga ke tingkat Desa.
Kegiatan sosialisasi dan bimtek ini menjadi langkah awal penguatan peran PPID Desa sebagai ujung tombak pelayanan informasi kepada masyarakat. Sejalan dengan semangat transparansi dan akuntabilitas pemerintahan Desa. (IKP/ms)
