Desa Gapuk Tetapkan Perdes Ramah Perempuan dan Anak, Langkah Progresif Menuju Tata Kelola Desa Inklusif
Sasaka.id Lombok Barat – Pemerintah Desa Gapuk resmi menetapkan Peraturan Desa (Perdes) tentang Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak dalam musyawarah yang digelar pada Jumat, 23 Oktober 2026. Penetapan ini menandai tonggak penting bagi Desa Gapuk dalam mewujudkan tata kelola desa yang inklusif, adil, serta berpihak kepada kelompok perempuan dan anak.
Musyawarah yang berlangsung di aula kantor desa tersebut dihadiri oleh jajaran pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tokoh masyarakat, tokoh agama, perwakilan organisasi perempuan, serta puluhan warga yang antusias mengikuti jalannya pembahasan. Hadir pula pendamping dari Lembaga kanjian dan pengembangan sumber daya manusia (LAKPESDAM) PCNU Lombok Barat yang memfasilitasi proses pembahasan perdes tersebut.
Kepala Desa Gapuk, Nurdin, menegaskan bahwa lahirnya Perdes Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak merupakan inisiatif pemerintah desa yang berangkat dari kesadaran akan pentingnya perlindungan dan pemberdayaan perempuan serta anak di tingkat desa. Menurutnya, perdes ini bukan sekadar dokumen hukum, melainkan komitmen moral dan politik desa untuk memastikan tidak ada kelompok yang tertinggal dalam pembangunan.
“Perdes ini adalah wujud keseriusan kami agar Desa Gapuk menjadi desa yang inklusif. Perempuan dan anak harus mendapatkan ruang aman, akses layanan, serta perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi,” ujar Nurdin dalam sambutannya.
Nurdin menjelaskan, penetapan perdes ini merupakan tindak lanjut dari keberadaan komunitas perempuan yang telah dibentuk di Desa Gapuk, yakni perempuan Penanggung Jawab Keluarga (PUAN JAGA). Komunitas ini menjadi motor penggerak di tingkat akar rumput dalam mengedukasi keluarga, mendampingi perempuan, serta mengawal pemenuhan hak-hak anak. Kehadiran PUAN JAGA menjadi bukti bahwa partisipasi perempuan dalam pembangunan desa bukan hanya wacana, tetapi telah menjadi praktik nyata.
“PUAN JAGA adalah kekuatan kami di desa. Mereka yang selama ini bergerak langsung di tengah masyarakat. Perdes ini nantinya akan menjadi payung hukum bagi kerja-kerja mereka, sekaligus menjamin keberlanjutan program ramah perempuan dan peduli anak di Desa Gapuk,” tambahnya.
Proses pembahasan perdes sendiri difasilitasi oleh LAKPESDAM PCNU Lombok Barat. Pendampingan dilakukan mulai dari penyusunan draf, diskusi, hingga musyawarah penetapan. Fasilitator LAKPESDAM Lombok Barat menyampaikan apresiasi atas komitmen Pemerintah Desa Gapuk yang telah membuka ruang partisipasi luas bagi warga, khususnya perempuan, dalam proses pengambilan kebijakan.
Dalam musyawarah tersebut, sejumlah poin penting disepakati, antara lain penguatan kelembagaan perempuan, penyediaan layanan ramah perempuan dan anak di tingkat desa, serta mekanisme penanganan kasus kekerasan berbasis gender dan anak.
Penetapan Perdes Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak di Desa Gapuk menjadi langkah progresif di tengah upaya mendorong pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) Desa, khususnya pada tujuan kesetaraan gender dan perlindungan anak. Dengan sinergi antara pemerintah desa, komunitas perempuan, dan pendampingan LAKPESDAM Lombok Barat, Desa Gapuk diharapkan dapat menjadi percontohan bagi desa-desa lain di Lombok Barat dalam mewujudkan desa yang ramah bagi perempuan dan peduli terhadap masa depan anak.
