Wakil Bupati Lombok Utara Sampaikan Jawaban Eksekutif atas Pandangan Umum Fraksi DPRD
Sasaka.id, Tanjung – Wakil Bupati Lombok Utara, Kusmalahadi Syamsuri, ST.,MT., sampaikan jawaban eksekutif terhadap pandangan umum fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Lombok Utara. Bertempat di Aula DPRD Lombok Utara. (7/3/2025).
Dalam sambutannya, Wabup Lombok Utara memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada DPRD Lombok Utara atas kerjasama, dukungan, saran, dan masukan terhadap dua Raperda strategis. Hal ini merupakan wujud sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam mewujudkan pembangunan yang lebih baik di daerah kita.
Lebih lanjut, pihak eksekutif menyambut baik dukungan dari fraksi-fraksi DPRD Lombok Utara terhadap dua Raperda yakni, Raperda penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat, dan Raperda pemberian insentif atau kemudahan investasi, ujarnya.
Menanggapi pertanyaan dari Fraksi Partai Golkar terkait mekanisme pemberian insentif dan kemudahan investasi. Wabup Lombok Utara menjelaskan bahwa insentif diberikan melalui mekanisme pengajuan permohonan kepada Bupati melalui Dinas Perizinan Lombok Utara.
Permohonan tersebut akan diverifikasi dan dinilai oleh tim yang dikoordinasikan oleh Dinas terkait dengan kriteria, Memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan masyarakat, menyerap tenaga kerja lokal minimal 50% dari total tenaga kerja yang dibutuhkan. Menggunakan sebagian besar sumber daya lokal, memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik, berorientasi pada pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, ujarnya.
Berkontribusi dalam pembangunan infrastruktur, inovasi, dan penelitian, bermitra dengan usaha mikro, kecil, koperasi, dan perusahaan lokal. Menggunakan barang modal dan peralatan produksi dalam negeri, merorientasi ekspor serta mendukung program prioritas nasional dan daerah. Komitmen pemerintah daerah dalam pemberian kemudahan investasi.
Pemberian kemudahan investasi di Kabupaten Lombok Utara tetap memperhatikan regulasi yang berlaku, termasuk aspek lingkungan, sosial, ekonomi, dan budaya. Pemerintah daerah juga mendorong keterlibatan dunia usaha dalam program tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan CSR guna memastikan manfaat investasi yang dapat dirasakan oleh masyarakat.
Kami memastikan bahwa investasi yang masuk ke daerah ini harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama dalam hal peningkatan kesejahteraan dan serapan tenaga kerja lokal, imbuhnya.
Sebagai bagian dari komitmen tersebut, Pemda Lombok Utara telah membentuk Forum CSR, guna memfasilitasi sinergi antara pemerintah dan pelaku usaha. Selain itu pemerintah daerah juga terus mendorong penerapan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, serta Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2023 yang mengatur pelaksanaannya.(IKP/ms)
